masukkan script iklan disini
Pernyataan Anies Baswedan ini tampaknya ditujukan untuk memberikan dorongan pada proyek ambisius yang mengalami penundaan dan ketidakpastian investor itu.
Anies, mantan Gubernur Jakarta yang didukung oleh tiga partai politik, mengatakan sebuah undang-undang telah disahkan oleh DPR untuk membangun Nusantara, sebutan ibu kota baru itu, sehingga siapa pun yang memenangkan kursi kepresidenan harus menyelesaikannya.
"Ibu kota baru bukan sekedar ide. Ini sudah menjadi undang-undang dan kita semua, ketika dilantik untuk jabatan apa pun, sumpah kita adalah melaksanakan undang-undang itu," kata Anies dalam acara publik ketika ditanya komitmennya terhadap pembangunan ibu kota di pulau Kalimantan itu.
Jokowi mengumumkan proyek tersebut pada 2019 dengan alasan Jakarta padat dan tenggelam.
Namun pembangunan Nusantara menghadapi beberapa masalah, termasuk penundaan akibat pandemi dan keraguan beberapa investor apakah pengganti Jokowi akan melanjutkan rencana tersebut.
Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) tahun lalu menemukan hampir 59 persen dari 170 ahli yang diwawancarai tidak yakin Nusantara akan terwujud, dengan menyebut ketidakpastian tentang pendanaan dan manajemen sebagai alasan mereka.
Jokowi terutama mengandalkan pendanaan swasta untuk modal pembangunan ibu kota baru itu, dengan 20 persen-nya dari kas negara.
Anies berada di peringkat tiga teratas dalam jajak-jajak pendapat utama tentang calon presiden yang disukai dalam satu tahun terakhir. Pendaftaran calon presiden sendiri sejauh ini belum dibuka.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di posisi terdepan menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survei Litbang Kompas pada bulan Januari. Ia didukung oleh 25,3 persen dari 1.202 responden.
Posisi kedua ditempati oleh Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Jokowi, Prabowo Subianto, dengan 18,1 persen. Anies berada di posisi ketiga dengan 13,1 persen. [lt/ab]
