masukkan script iklan disini
Brebesraya.com - Pembahasan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Rasyid Baswedan semakin mengerucut. Dari lima nama yang pernah dibahas bersama oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, kini tinggal tiga nama. Menurut rencana, nama bakal cawapres akan diumumkan pada saat deklarasi bersama Koalisi Perubahan sebelum bulan Ramadhan yang akan jatuh pada akhir Maret ini.
Pembicaraan tentang bakal calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemui titik terang setelah Demokrat dan PKS menyatakan dukungan secara resmi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Tak hanya dukungan, Demokrat dan PKS juga sepakat dengan Partai Nasdem, partai politik (parpol) pertama yang menyatakan dukungan kepada Anies, untuk menyerahkan kewenangan penentuan bakal cawapres kepada Anies.
Namun, hal itu tidak berarti bahwa ketiga parpol tersebut tidak berperan dalam penentuan sosok bakal cawapres. Melalui tim kecil yang bertugas merumuskan platform dan program Koalisi Perubahan, ketiga parpol itu mengkaji sejumlah nama yang layak untuk dipilih.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dalam diskusi di kantor Redaksi Harian Kompas, Rabu (1/3/2023), menjelaskan, dalam kajian tim kecil ada lima nama bakal cawapres untuk mendampingi Anies. Namun, dari lima sosok dimaksud, kini pilihan sudah menyempit menjadi tiga orang. Meski belum mau menyebutkan nama-nama tokoh tersebut, ia memastikan mereka memiliki latar belakang beragam, mulai dari kader parpol calon anggota Koalisi Perubahan hingga tokoh nonparpol.
”Pilihan kami memang sudah mengerucut ke tiga nama. Kalau siapanya, biarlah menjadi bagian dari moment of surprise supaya semua berjalan smooth,” kata Sugeng.
Dijelaskan, ketiga nama itu dipilih dengan pertimbangan saintifik, yakni hasil survei elektabilitas yang kredibel. Berdasarkan perhitungan dan pemetaan di internal Nasdem, proporsi suara cawapres dalam pemenangan pasangan mencapai 18 persen, sedangkan capres menyumbang 82 persen. Oleh karena itu, bakal cawapres yang dipilih harus memiliki bekal elektabilitas untuk memenuhi kebutuhan suara sebesar 18 persen itu.
Kecocokan dan kemampuan menjalankan fungsi pemerintahan nantinya juga menjadi pertimbangan penentuan bakal cawapres. ”Selain itu, cawapres juga harus bisa mewujudkan kohesivitas kebangsaan, karena itu adalah keunggulan kita sebagai bangsa,” tutur Sugeng.
Pilihan kami memang sudah mengerucut ke tiga nama. Kalau siapanya, biarlah menjadi bagian dari moment of surprise supaya semua berjalan smooth.
Menurut rencana, sosok bakal cawapres akan diumumkan bersama dengan deklarasi Koalisi Perubahan. Deklarasi dimaksud masih menunggu penandatanganan piagam kerja sama ketiga parpol. Namun, ketiga parpol sudah sepakat untuk mendeklarasikan sebelum bulan Ramadhan yang jatuh pada akhir Maret ini.
”Sekarang, piagam itu akan ditandatangani Pak Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem), kemudian dibawa ke PKS dan Demokrat. Ketiga partai sudah firm untuk berkoalisi,” ujar Sugeng.
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, parpol calon anggota Koalisi Perubahan memang telah sepakat untuk menyerahkan penentuan bakal cawapres kepada Anies. Parpol pendukung tidak akan menitipkan nama, apalagi memaksakan sosok tertentu agar dipilih oleh bakal capres. Parpol hanya menentukan kriteria, yakni bisa bekerja sama dengan bakal capres, tingkat elektabilitasnya tinggi, memiliki komitmen kerakyatan tinggi, serta memiliki kemauan sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan dan perbaikan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Ketua DPP Nasdem Willy Aditya bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mendiskusikan format Koalisi Perubahan yang akan diusung di antara ketiga partai di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
”Parpol-parpol tentu boleh dan silakan ajukan nama-nama (bakal) cawapres kepada Anies,” katanya.
Tak hanya di Koalisi Perubahan, perumusan sosok bakal cawapres juga terus dimatangkan di koalisi Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Baik Gerindra maupun PKB memberikan mandat kepada ketua umum masing-masing, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar, untuk maju sebagai capres 2024. Akan tetapi, setelah berkoalisi, kedua ketua umum itu diberikan kewenangan untuk menentukan siapa sosok yang akan diusung, baik capres maupun cawapres.
Fungsionaris Partai Gerindra yang juga mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membenarkan sejumlah nama selain Muhaimin tengah dikaji untuk menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo. Beberapa tokoh itu adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ada pula Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.
Riza menjelaskan, kajian didasarkan pada tingkat elektabilitas yang terekam dalam survei berbagai lembaga. Latar belakang sebagai kepala daerah, kedekatan dengan organisasi massa keagamaan, dan keaktifan mereka menunjukkan intensi berkontestasi di Pemilihan Presiden 2024 juga menjadi pertimbangan.
”Penentuan cawapres itu menjadi faktor utama setelah faktor capres, baik dalam mewujudkan visi, misi, serta program maupun dalam konteks pemenangan pilpres,” ujarnya.
Faktor pengikat
Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana mengatakan, penentuan cawapres merupakan faktor penting dalam pembentukan koalisi. Cawapres merupakan faktor pengikat yang menyatukan sejumlah parpol karena kesamaan tokoh yang akan diusung. Selain itu, penentuan cawapres juga menjadi langkah awal pembagian kekuasaan di antara parpol-parpol anggota koalisi.
”Power sharing di antara parpol koalisi dimulai dengan menentukan cawapres, termasuk nanti bicara soal jabatan menteri yang mau didapat berapa. Itu semua mulainya dengan menentukan cawapres,” kata Aditya.
Meski demikian, kemendesakan penentuan cawapres di sejumlah koalisi berbeda-beda. Dalam konteks pembentukan Koalisi Perubahan, keberadaan cawapres sangat penting untuk memastikan koalisi bisa terwujud. Nasdem, Demokrat, dan PKS telah menyatakan dukungan resmi terhadap Anies sebagai bakal capres. Akan tetapi, pembentukan koalisi sempat terhambat karena belum ada kesepakatan tentang bakal cawapres. ”Kunci untuk menyolidkan Koalisi Perubahan itu adalah cawapresnya. Jadi, itu harus segera diputuskan,” ujar Aditya.
Di koalisi lain, menurut Aditya, penentuan pasangan capres dan cawapres relatif lebih sulit karena situasi yang masih dinamis. Di Koalisi Indonesia Bersatu (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan), misalnya, masih ada kemungkinan perubahan arah koalisi karena belum ada kejelasan sosok yang akan diusung. Di koalisi Gerindra-PKB, meski sudah ada Prabowo dan Muhaimin yang sudah disepakati parpol masing-masing untuk dijadikan capres, koalisi masih membuka peluang untuk berdialog dengan parpol lain.
”Dalam konteks di luar Koalisi Perubahan, sebaiknya koalisi segera menentukan pasangan capres sekaligus cawapresnya,” kata Aditya. Sebab, selain memberikan kejelasan arah koalisi, penentuan pasangan itu juga dapat memberikan keuntungan elektoral dari popularitas sosok-sosok yang akan diusung.
oleh: KURNIA YUNITA RAHAYU
Sumber: kompas.id
