masukkan script iklan disini
"Kita lihat objektif aja, apakah di Jakarta apakah program Pak Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot itu dilanjutkan dengan baik oleh Pak Anies, kan rakyat bisa menilai," ujar Hasto saat ditanya wartawan soal akankah Anies melanjutkan pembangunan IKN, di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023).
Hasto menuturkan program Jokowi di Jakarta dilanjutkan setelah Heru Budi menjabat Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya, program soal sodetan kali Ciliwung.
"Kemudian begitu Pak Heru memimpin baru dilakukan sodetan untuk mencegah banjir dengan melakukan koneksitas sungai Ciliwung tersebut, ini kan tidak dilakukan (oleh Anies)," kata dia.
Bahkan, Hasto menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sampai tidak bisa melanjutkan program Jokowi di Jakarta ketika dipimpin Anies. Ia lantas meminta rakyat untuk menilai.
"Sampai Menteri PUPR, Pak Basuki yang terkenal hebat di dalam membangun infrastruktur itu pun tidak berdaya, ini kan rakyat bisa melihat," kata dia.
Oleh karena itu, Hasto meminta masyarakat menilai pemimpin secara objektif dari kinerjanya. Bukan menilai kualitas pemimpin dari kualitas bicaranya.
"Sehingga mari kita lihat pemimpin itu secara objektif dari kinerjanya. Jangan kita terjebak dalam demokrasi elektoral hanya dengan melihat keterampilan berbicara," pungkasnya.
Anies Bakal Lanjutkan IKN
Sebelumnya, bakal calon presiden (bacapres) Partai NasDem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, bicara soal Ibu Kota Nusantara (IKN). Anies mengatakan IKN sudah diamanatkan melalui undang-undang. Karena itu, siapa pun presidennya kelak harus melaksanakan.
"Sederhana saja, IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang, dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apa pun itu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang," kata Anies di DPP Partai Demokrat, Kamis (2/3). Anies menjawab pertanyaan jika kelak memimpin Indonesia, apakah akan melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara atau tidak.
Anies mengatakan pembahasan soal IKN akan berbeda jika dilakukan dua tahun lalu. Sebab, lanjutnya, saat itu proyek tersebut masih menjadi sebuah gagasan.
"Ini berbeda kalau kita membahas ini dua tahun yang lalu. Pada saat itu masih gagasan, sehingga kita bicara tentang pro dan kontra," kata dia.
Namun saat ini IKN sudah menjadi UU. Karena itu, menurut Anies, siapa pun presiden mendatang harus melaksanakan amanat UU untuk membangun IKN.
"Kalau ini undang-undang, maka siapa pun harus melaksanakan undang-undang," pungkas Anies. (detik.com)
